FMN’s denial at the WTO only speaks fascist and anti democracy of SBY and WTO

FMN’s denial at the WTO only speaks fascist and anti democracy of SBY and WTO

With only a few days left before the 9th Ministerial, the Indonesian
government is slowly rearing its ugly fascist head.

Front Mahasiswa Nasional (FMN), a national student organization and
member of the Indonesian People’s Alliance (IPA), was denied entry
into the World Trade Organization (WTO) as its application was
rejected by the Indonesian government.

On November 30 afternoon, L.Muh.Hasan Harry Sandy Ame, general
secretary of FMN, went to Hotel Santika to collect the registration
badges for him and his three other colleagues, who were all members of
the FMN. But they were denied their badges at the table without
providing sufficient basis

Demanding answers, Ame was eventually met by four representatives of
Indonesia’s foreign and trade ministries who lined three substantial
grounds for the rejection: (1) that the FMN’s platform and framework
of the WTO run counter to the interest of the WTO; (2) that the FMN
poses a security risk to the WTO; and that FMN is not legally
registered as an organization in Indonesia.

For the IPA, this only smacks at repression.

“SBY (Indonesian president Susilo Bangbang Yudhuyono) and his local
cohorts are stopping at nothing to suppress the growing voice of
dissent against the WTO,” stated Ahmad SH, spokesperson of the IPA.

According to Ahmad, FMN went through legal means to obtain
registration for the WTO’s 9th Ministerial. It filled out and
submitted an application form together with other requirements to the
WTO Secretariat. Eventually, this application was approved.

“Clearly, the FMN, despite having critical view of the WTO, wants to
join in the WTO debate inside the ministerial. It is part of the
Indonesian civil society that wants to be involved in the process and
lobby with other sectors and interest groups to governments for a
human rights-based and people-centered trade framework. Is this what
the Indonesian government scared of?” Ahmad lamented.

This denial of FMN’s registration is clearly undemocratic and unjust,
stated IPA. Such repressive measures from the Indonesian government
only jive with its interest to implement neoliberal policies in the
country and that will only be detrimental to the lives, rights and
livelihoods of the Indonesian people.

This will not stop the IPA in pushing through with the People’s Global
Camp as a festival cum people’s conference countering the WTO
happening at the Ngurah Rai Sports Center on December 3-6, 2013.

“FMN’s denial only fuels our resolve to fight the anti-people stance
being vouched by the Indonesian government and the WTO. We will
continue asserting an international trade alternative that is fostered
on people’s solidarity, for sustainable development and geared toward
protecting the lives, rights and livelihoods of peoples and the
preservation of the environment – something that the WTO cannot give,”
Ahmad concluded.

(Bahasa)

Pencabutan akreditasi FMN oleh WTO merupakan sikap anti demokrasi dan fasis Pemerintahan SBY dan WTO!

Menuju Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke 9 WTO yang akan berlangsung beberapa hari lagi, WTO dan pemerintahan SBY-Budiono semakin memperlihatkan wajah aslinya yang anti demokrasi dan fasis..

Front Mahasiswa Nasional, organisasi mahasiswa nasional yang juga merupakan anggota Indonesian Peoples Alliance/Aliansi Rakyat Indonesia, dicabut akreditasinya oleh WTO berdasarkan rekomendasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono.

Pada 30 November, L. Muh Harry Sandy Ame, Sekretaris Jenderal FMN, datang ke Hotel Santika untuk mengambil kartu tanda pengenal peserta KTM 9 WTO, bersama 1 orang anggota FMN. Namun di loket pengambilan tanda pengenal petugas yang bertanggung jawab menolak untuk memberikan tanda pengenal tersebut tanpa dapat memberikan penjelasan terkait penolakannya.

Berusaha untuk mendapatkan keterangan yang jelas, Sekjen FMN, meminta kepada petugas diloket tersebut untuk memanggil kordinator registrasinya. Sandy, kemudian ditemui oleh beeberapa orang petugas dari lintas kementrian, mereka adalah Gantosori (Kementrian Luar Negeri RI), Budi Wibowo (Kementrian Luar Negeri RI), Karel (Kementerian Industri dan Perdagangan RI), Alfest (Kementrian Industri dan Perdagangan RI. Gantosori mengatakan pencabutan akreditasi terhadap FMN diputuskan dalam rapat lintas antar kementrian, Polri, TNI, dan BIN. Alasan utama pecabutan ini, dikatakan oleh Gantosori alasan pencabutan adalah: (1) Pandangan dan sikap FMN yang kritis dan melawan WTO; (2) FMN dianggap merupakan ancaman terhadap keamanan KTM 9 WTO.

 

“Alasan yang dikemukaan sungguh tidak masuk akal. Ya betul pandangan FMN memang kritis dan melawan WTO karena WTO dan seluruh agenda swastanisasinya merupakan ancaman terhadap masa depan pendidikan terutama hak atas pendidikan pemuda, mahasiswa dan seluruh warga negara, atas dasar inilah mengapa kami menyuarakan hal tersebut pada WTO yang akan bersidang, kalau hal demikian dianggap merupakan ancaman terhadap keamanan KTM 9 WTO, maka ini hanya memperlihatkan pandangan dan sikap WTO yang anti demokrasi dan pemerintahan SBY-Budiono yang fasis” ujar Sandy.

Dalam pandangan IPA hal ini merupakan sikap represif-fasis pemerintahan SBY-Budiono.

“rejim SBY-Budiono dan alat-alat negaranya tidak akan dapat meredam suara-suara rakyat yang terus berkembang, dalam melawan WTO, karena WTO sungguh merugikan rakyat dan tidak dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.” tegas Ahmad SH, Juru Bicara IPA (Indonesian Peopels Allliance/Aliansi Rakyat Indonesia)

 

Menurut Ahmad, FMN berhasil memenuhi seluruh persyaratan legalitas melalui tahapan-tahapan yang diatur oleh WTO. Dan hasilnya permohonan mereka diterima.

“Sangatlah jelas, bagi FMN, disamping mempunya pandangan yang kritis terhadap WTO, mereka mau terlibat dalam perdebatan didalam WTO, terutama yang menyangkut soal swastanisasi sektor jasa pendidikan. FMN merupakan bagian dari masyarakat sipil dan gerakan sosial di Indonesia, yang menuntut untuk dilibatkannya sektor pemuda-mahasiswa yang mau mengkampanyekan kepada pemerintah tentang kerangka perdagangan yang mengabdi rakyat dan bersadarkan HAM, apakah hal ini merupakan ancaman terhadap pemerintah Indonesia?” tegas Ahmad.

Pencabutan akreditasi bagi FMN merupakan tindakan yang anti demokrasi dan fasis. Tindakan represif dari pemerintahan Indonesia ini dapat dimaknai sebagai kelanjutan dari implementasi kebijakan dalam rangka memastikan penerapan kebijakan globalisasi-neoliberal yang sangat bertentangan dengan kehidupan, hak-hak rakyat Indonesia.

 

Peristiwa ini tidak akan menghentikan IPA untuk menyelenggarakan Kemah Rakyat Dunia, sebagai festival bagi rakyat berbagai negeri, yang akan diselenggarakan di Gelora Ngurah Rai, 3-6 December, 2013 dalam rangka melawan monopoli perdagangan dan mengkritisi WTO.

 

“Penyangkalan terhadap FMN, pada akhirnya hanya akan menjadi bahan bakar dalam perjuangan melawan sikap-sikap dan pendiririan yang anti rakyat oleh pemerintah Indonesia. Kami akan terus menuntut perdagangan internasional alternatif yang dibangun atas dasar solidairtas antar rakyat, perlindungan terhadap kehidupan, dan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal-hal tersebut tidak dapat diberikan oleh WTO” simpul Ahmad.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s