Seruan Internasional IPA kepada seluruh Rakyat Dunia!

Lawan Kapitalisme Monopoli

Hentikan Monopoli Perdagangan, Junk WTO!

Tegakan Kedaulatan dan Wujudkan Perdagangan yang Mengabdi Rakyat!

Kapitalisme Monopoli telah gagal!

Krisis Multidimensional yang berkepanjangan telah membuktikan bahwa sistem yang hari mendominasi dunia telah gagal dalam menjawab kebutuhan masyarakat dunia terhadap kehidupan manusia. Didorong dan dipromosikan melalui resep-resep gobalisasi-neoliberal yang usang telah membuat usaha-usaha untuk memecahkan krisis dan dampak justru telah semakin membawa rakyat dunia kedalam jurang penderitaan dan penghisapan yang semakin dalam.

Kegagalan globalisasi-neoliberal sudah dapat diduga. Krisis ekonomi tidak menunjukan tanda-tanda pemulihan dan bahkan semakin membuat sektor energi, pangan dan iklim semakin rentan terhadp krisis. Ditengah gejala-gejala yang jelas bahwa kapitalisme monopoli semakin mundur, promosi kebijakan globalisasi neoliberal, yang bertujuan untuk mengeluarkan mereka dari resesi dunia, hanya mempromosikan jalan keluar dan mekanisme yang senantiasa diulang meskipun sudah terbukti gagal (liberalisasi, privatisasi, deregulasi), resep-resep inilah yangt justru telah melipatgandakan kedalaman daripada krisis mutlidimensi.

Konsentrasi produksi dan kapital, terjadi sebagai konsekuensi yang terjadi diantara pemilik modal monopoli internasional yang berujung pada pratek akusisi dan merger perusahaan-perusahaan kecil kepada kapital monopoli besar. Penggabungan modal perdagangan dan modal industrial telah menciptakan apa yang disebut sebagai kapital finansial, hal ini telah mendorong ekspor kapital lebih cepat dari sebelumnya. Kompetisi yang tidak terhindarkan diantara kapitalis monopoli di dunia juga menjadi sebab pembagian dunia diantara mereka, dalam rangka melipatgandakan akumulasi modal untuk bertahan dalam momentum krisis yang tidak terhindarkan, krisis adalah imperatif dalam kapitalis monopoli. Pasar bebas dan perdagangan bebas telah usai, hari ini adalah era monopoli

Proses international seperti Post-2015 Development Agenda, Aid dan Development Effectiveness; dan formasi-formasi regional seperti Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Association of South East Asia Nation (ASEAN), dan SAARC telah dijadikan alat bagi kapital monopoli untuk menjalan skemanya mereka: reduksi peran negara, liberalisasi perdagangan, pembukaan pasar, dan mempromosikan keterlibatan sektor swasta melalui foreign direct investment. Dalam skema untuk menjawab krisis multidimensi dunia, pemerintahan negeri-negeri utara dan para pengusaha besar secara bersama mendorong ‘green economy’ demi untuk mengeksplorasi jalan baru bagi pertumbuhan dan pada saat yang bersamaan mendorong lebih jauh privatisasi, komodifikasi, finansialisasi lingkungan. Serangan baru dari neoliberal seperti ini telah dimungkinkan melalui intensifikasi liberalisasi perdagangan dan investasi melalui berbagai macam gelombang ‘free trade agreements’ antara negeri-negeri utara dengan selatan,serta usaha untuk membangkitkan ‘Doha talks’ dalam WTO (World Trade Organization).

Sementara bank-bank besar dan perusahaan-perusahaan raksasa ditalangi kerugiannya dengan uang public, kelas pekerja dan rakyat yang sudah menderita dari pengangguran, fleksibilisasi sistem perburuhan, perampasan upah dan tunjangan, dan hilangnya kesempatan untuk mewujudkan kehidupan yang layak, telah semakin jauh dibebani dengan kebijakan pengetatan (austerity measures) yang memasukan, namun tidak terbatas, pada pemotongan subsidi sosial pendidikan dan kesehatan. Kebijakan-kebijakan ini telah memaksa jutaan rakyat pekerja diseluruh dunia masuk pada jurang penganguran, kemiskinan dan ketidaksetaraan.

WTO dan Perjanjian Perdagangan Bebas: Usaha untuk memonopoli perdagangan dunia.

Sampai hari ini, WTO tetap menjadi salah satu mekanisme yang terpenting bagi kapitalisme monopoli internasional untuk memastikan monopoli perdagangan dunia. Setelah hampir dua dekade sejak didirikan, WTO telah mewarisi perampokan sumber daya dunia oleh negeri kaya melalui perjanjian perdagangan yang timpang. Disebakan oleh tidak setara dan tidak demokratisnya sifat alamiah daripada WTO, putaran Doha, yang seharusnya mencermati kebutuhan-kebutuhan pembangunan negeri-negeri berkembang, telah digunakan untuk oleh negeri-negeri maju untuk memperluas monopoli perdagangan melalui liberalisasi dir area-area seperti invenstasi, proyek pengadaan pemerintah dan kebijakan-kebijakan tentang kompetisi.

Meskipun putaran Doha, masih tetap dalam deadlock selama 12 tahun, akibat berbagai macam tuntutan dan aksi-aksi protest rakyat yang massif, usaha untuk menerapkan agenda perdagangan model neoliberal tidak berhenti. Perjanjian perdagangan bebas bilateral maupun regional telah menjadi tempat baru untuk mengamankan konsesi-konsesi dimana negeri-negeri berkembang disyaratkan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan liberalisasi yang telah menelanjangi kebijakan-kebijakan proteksi yang selasa ini dengan susash payah dipertahankan oleh negeri negeri berkembang didalam aturan-aturan WTO. Perjanjian perdagangan bebas telah digunakan oleh negeri negeri industrial untuk menuntut lebih banyak pembukaan dari negeri negeri berkembang, dan pada saat yang bersamaan, mereka mempertahankan kebijakan proteksi terhadap pasar mereka melalui kebijakan-kebijakan tentang hak atas kekayaan intelektual, kuota-kuota, sanitasi.


Krisis multidimensi yang masih berlangsung dan semakin buruk telah membuat kapitalis monopoli untuk memaksimalkan WTO dalam Konferensi Tingkat Mentri ke 9, yang akan dilaksanakan pada 3-6 Desember 2013, di Bali, Indonesia. Saat ini yang sedang berada dala meja negosiasi mereka adalah ’Paket Bali’ yang terdiri dari fasilitas perdagangan (trade facilitation), masalah-masalah negeri-negeri yang kurang berkembang (Least Develop Countries Issues), dan pertanian (agriculture). Paket ini, bersama dengan ‘post-Bali issues’ (International Technology Agreement dan Trade in Sevices Agreement) digunakan oleh negeri-negeri maju untuk memperluas dan memperdalam liberalisasi diseluruh area perdagangan termasuk teknologi informasi, produk-produk lingkungan (environmental good) dan jasa, proyek pengadaan pemerintah, serta buruh migrant. Neoliberalisme adalah oxymoron, para kapitalis monopoli memakai kata liberal dan kebijakan dalam rangka untuk menghiangkan hambatan-hambatan usaha-usaha monopoli mereka.

Indonesia tuan rumah yang baik bagi kapitalisme monopoli

Kekuatan-kekuatan ekonomi asia dipandang sebagai wilayah yang “menjanjikan” karena ”pertumbuhan” ekonominya ditengah krisis ekonomi. Ekonomi-ekonomi asia seperti Cina, Korea Selatan, India dan Indonesia mampu menaikan angka pengeluaran konsumen dan perdagangan internasional, dan menyebutnya dengan istilah “Asian Century.” Nilai starategis asia untuk investasi bagi negeri-negeri maju ini, diperlihatkan melalui meningkatnya usaha-usaha kerjasama oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam menandatangani perjanjian perdagangan bebas seperti Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA), dan kerja sama perdagangan bebas Uni Eropa-ASEAN. Fokus pergeseran ini direfleksikan dengan keterlibatan AS dan UE dalam badan-badan regional yang penting seperti APEC, ASEAN, dan KTT Asia Timur.

Indonesia secara khusus, telah mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonominya, saat ini pada tingkat 6.2% dan diproyeksikan naik menjadi 6.6% pada 2014. Saat ini, Indonesia, telah menjadi anggota G20 dan menjadi negeri ber-ekonomi besar pada peringkat ke 16 di dunia. Pada kenyataannya, ‘pertumbuhan’ ini didorong oeleh perluasan kredit yang telah memberikan dorongan besar pada konsusmsi pribadi, perluasan sektor jasa dan memfasilitasi iklim dalam negeri bagi investasi asing.

Meskipun demikian, laporan ‘naiknya’ kesejahteraan ekonomi ini tidak dirasakan oleh jutaan rakyat Indonesia pada umumnya. Lebih dari 60% masyarakat Indonesia (tani miskin dan buruh tani), masih hidup dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan pada penghasilan 22 US $ perbulan, lebih rendah dari ukuran kemiskinan Bank Dunia yang ditetapkan pada pengahasilan harian 2 US $ per hari. Jurang kemiskinan semakin dalam, terutama diwilayah pedesaan seperti di Maluku dan Papua, dimana rakyat miskin disana sebesar 24.1% dari populasi diwilayahnya. labor casualization dan flexibilitization dan penganguran tetap merajalela. Dari total tenaga produktif Indonesia, 60% nya merupakan pekerja informal di pendapatnnya rendah dan rentan terhadap eksploitasi dan keselamatan kerja. Tingkat kesetaraan pendapatan yang diukur melalui koefisiensi GINI ikut memburuk dari 0.35 pada 2008 menjadi 0.41 pada 2011, tak ada peningkatan signifikansi. Penurunan subsidi untuk komoditas dasar dan jasa seperti listrik, air, dan pendidikan telah menyebabkan naiknya ongkos pada hal-hal dasar tersebut, semakin tidak terjangkau bagi mayoritas rakyat Indonesia pada umumnya.

Indonesia secara bersungguh-sungguh mengimplementasikan reformasi ekonomi yang didiktekan oleh IMF, Bank Dunia, dan WTO, telah membuat Indonesia bergantung pada impor dan rentan terhadap resesi dunia. Pada tahun 2012, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono telah menghabiskan 20,3 Miliar US $ pada impor minyak dan 13 Miliar US $ pada impor pangan. Ditahun yang sama, nilai perdagangan Indonesia turun sebanyak 1.6 miliar US $ akibat krisis kapitalis monopoli dan impor. Namun, disaat yang bersamaan Indonesia terus mengejar ilusi berbagai macam perjanjian ‘perdagangan bebas’ seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), US-Indonesia Comprehensive Partnership, Indonesia-Europe Free Trade Agreement, ASEAN-China Free Trade Agreement, ASEAN-Korea Free Trade Agreement, ASEAN-India Free Trade Agreement, ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement, dan serangkaian perjanjian komprehensif lainnya.

Privatisasi dan proteksi bagi perusahaan-perusahaan juga semakin membuat situasi memburuk. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin banyak yang diprivatisasi, 110 perusahaannya telah dijual pada tahun 2012. Insentif-insentif seperti tax holiday dan tunjangan pajak yang diberikan oleh pemerintahan SBY-Budiono dilakukan untuk menarik investasi. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Riau dan Sabang, Aceh, dibuka sebagai surga bagi investor karena dapat mengeksploitasi kelas buruh di kawasan tersebut, sesuai dengan aturan dikawasan tersebut.

Dalam pertaruhan dan usahanya dalam menarik lebih banyak investor asing, Perintahan SBY-Budiono telah memainkan peran yang baik sebagai “tuan rumah yang baik” dalam beberapa rapat-rapat tingkat tinggi yang dilakukan untuk memajukan skema kapitalisme monopoli dan kebijkan globalisasi-neoliberal: the High-level Panel on Sustainable Development, the UN High Level Panel on the Post 2015 Development Agenda (March), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit (October), and the World Trade Organization (WTO) Ministerial Meeting (December).

Pembangunan yang mengabdi rakyat

Rakyat berkepentingan untuk mengkahiri kapitalisme monopoli, monopoli perdagangan dan krisis, yang telah merampas serta menghisap jutaan rakyat, sementara mereka semakin meningkatkan konsentrasi kesejahteraan ditangan segelintir kecil elit dunia, para pemilik modal monopoli dunia. Rakyat harus menghentikan kesenjangan dan ketidakadilan hubungan antar negeri-negeri, yang telah membuat dan mempromosikan eksploitasi model kolonialisme. WTO dan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, bersama dengan keseluruhan sistem kapitalis monopoli global harus diakhiri dan diganti dengan sebuah hubungan alternative yang berakar pada kedaulatan dan kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan. Kredo pembangunan harus dikembalikan yaitu Pembangunan yang mengabdi pada rakyat

Pembangunan yang mengabdi rakyat, menjunjung rakyat sebagai satu-satunya kekuatan perubahan, mengakui ketidakadilan sosial, lingkungan dan ekonomi, dan juga melihat masalah structural yang menghalangi rakyat rakyat untuk hidup dengan harga diri. Pembangunan yang mengabdi rakyat mensyaratkan redistribusi kesejahteraan, kekuasaan, dan kesempatan serta menyerukan untuk mengakhiri rejim perdagangan dan ekonomi yang disandarkan pada eksploitasi sumberdaya alam dan rakyat. Pembangunan yang mengabdi rakyat menyerukan wujudkan keadilan sosial untuk mewujudkan segala bentuk diskriminasi, marginalisasi, eksklusi dan mewujudkan akuntabilitas serta mendukung tuntutan rakyat terhadap pemerintahan yang demokratis dan adil.

Pada sektor perdagangan, pembangunan yang mengabdi rakyat menyerukan perombakan arsitektur perdagangan internasional, finansial dan moneter, untuk memastikan negeri-negeri berkembang mendapatkan tempat bagi perumusan kebijakan dalam rangka mendorong kepemilikan dalam program pembangunannya, hukum, dan hubungan, yang mempromosikan kesetaraan antar negeri-negeri, dan secara bersamaan mempromosikan perlakukan berbeda dan khusus bagi negeri-negeri maju.

Peoples’ Global Camp melawan WTO dan Kapitalisme Monopoli

Aksi-aksi rakyat yang besar, secara massif, menuntut social protection dan perubahan sistem, dilancarkan hampir setiap negeri di dunia. Tipuan-tipuan dan serangan yang fasis terhadap mereka, tidak mampu membendung gelombang-gelombang aksi massa yang melawan kebijakan pengetatan, pencabutan subsidi sosial, dana talangan bagi bank-bank dan perusahan-perusahaan besar, liberalisasi perdagangan, serta serangan-serangan terhadap hak-hak dan kesejahteraan rakyat.

Indonesian Peoples Alliance (IPA), berseru kepada gerakan rakyat ditingkat lokal, nasional, regional dan internasional, serikat buruh, organisasi-organisasi akar rumput, dan organisasi masyarakat sipil dunia untuk bersatu padu melawan usaha membangkitkan agenda kapitalis monopoli melalu kebijakan neo liberal di Rapat Tinkat Menteri WTO ke 9, 3-6 Desember 2013, Bali, Indonesia. IPA mengundang seluruh pihak yang berkepentingan dalam kampanye ini ke Peoples Global Camp yang akan diorganisir sebagai kegiatan alternative di Bali, yang akan diselenggarakan secara bersamaan dengan Konferensi Tingkat Menteri WTO.

Peoples Global Camp (PGC) adalah tempat untuk pembelajaran, analisa dan aksi kolektif untuk melawan kebijakan neoliberal dan WTO. Tidak seperti WTO yang eksklusif dan tidak demokratis, PGC adalah ruang bersama untuk menghubungkan berbagai macam kegiatan organisasi-organisasi, dimana kegiatan-kegiatan tersebut akan berkontribusi dalam sebuah pertemuan umum, dimana aspirasi dan tujuan-tujuan bersama untuk mengkahiri sistem dan kegagalam kapitalis monopoli akan dipersatukan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s