Release IPA activists that demand to stop Trade Liberalization

Press Release IPA

20th April, 2013

Image

Release IPA Activists that demand to stop trade liberalization!

Indonesian Peoples Alliance (IPA), a broad platform of campaign for sovereignty and trade to serve the peoples, is condemn the facists action of Indonesian government that crackdown IPA rally on Surabaya, East Java today(20/4). Indonesian Police Dept in Surabaya is arrested IPA activists that hold a picket to oppose APEC Trade Minister meeting (20-21 April) and trade liberalizations agenda. This crackdown is expose the true face of Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono admistration as international monopoly capitalists lackeys, said Ario Adityo, Managing Director of Institute for National and Democracy Studies (INDIES)

Image

“This crackdown is a diehard act of indonesian government to ensure trade liberalization flow will have smooth process, which is the facts of trade liberalization is destroying agriculture and Indonesia mid-small industry” Ario Adityo of Indonesian Peoples Alliance (IPA)

This peaceful protest is being organized by IPA members in Surabaya, East Java, they are Front Mahasiswa Nasional (FMN) Surabaya, FMN Jombang, FMN Malang and Forum Komunikasi Pemuda Surabaya (FPKS-Youth). The picket is been done in Basuki Rahmat St, not far from JW Mariot Hotel, venue of APEC trade minister meeting, in Embong Malang St. the reason of the crackdown is because the organizer didnt give notice to the police dept before. The police dept reason is false, the real reason of their fascist acts is because the picket is oppose APEC and trade liberalization agenda, as Sandy, picket coordinator, said.

“police argument is false, because we already submit the notice to Surabaya Police Dept yesterday, and more important when the crackdown start when we open placards that said oppose APEC and trade liberalization agendas, and the arrest is follow after that” explain Sandy, FMN Surabaya members

The 4 activits that been arrested, they are Ferdy (FMN Surabaya), Fikri (FMN Surabaya), Muklis (FMN Surabaya) and Harun (FKPS). Until this media advisory is released they are still arrested in the police office. This peaceful protest is started on 13.00 pm and been crackdown on 14.00, when they are marched just 200 meter from Basuki Rahmat St to Embong Malang St.

With this shameful incident, Indonesian Peoples alliance (IPA) demand to Surabaya Police Dept to immediately release 4 activists that been arrested because they do their constitutional right as citizen, which is guaranteed by national constitunion and freedom of expression in public regulation. This crackdown is a shame for SBY-Budiono administration, since they promote Indonesia as democratic country to attract foreign capitals

This anti democracy act, should become important note for the government, amid they die hard efforts to become a good host for APEC Summit (October) and 9th WTO Ministerial Meeting (December)

Contact Persons:

Ario Adityo: +6282122596222

Ahmad SH: +6281337374038

Video of the crackdown could be seen in this link http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/04/21/6/175855/Unjuk-Rasa-Menolak-Pertemuan-APEC-di-Surabaya-Ricuh

————————————

Press Release IPA

20 April 2013

Bebaskan aktifis IPA ditangkap karena menolak APEC dan agenda liberalisasi perdagangan!

Indonesian Peoples Alliance (IPA), aliansi luas daripada organisasi massa dan organisasi masyarakat sipil Indonesia, mengecam keras sikap pemerintahan SBY-Budiono melalui alatnya Poltabes Surabaya yang membubarkan dan menangkap aktifis massa yang menggelar aksi menolak pertemuan tahunan menteri perdagangan APEC (Surabaya, 20-21 April) dan agenda liberalisasi perdagangan. Sikap ini semakin membuka topeng pemerintahan Indonesia yang menjadi kaki tangan kekuatan kapitalis monopoli internasional, demikian  pandangan Ario Adityo, Managing Director dari Institute for National and Democracy Studies (INDIES).

“Sikap pemerintah ini membuktikan usaha mati-matian pemerintahan SBY-Budiono untuk memastikan arus liberalisasi perdagangan berjalan mulus, yang faktanya hal demikian merugikan sektor agrikultur dan industri menegah-kecil Indonesia” ujar Ario, yang juga menjadi Sekretariat Nasional Indonesian Peoples Alliance(IPA).

Aksi damai ini dilakukan oleh puluhan anggota IPA di Surabaya yaitu Front Mahasiswa Nasional (FMN) Surabaya, FMN Jombang, FMN Malang dan Forum Komunikasi Pemuda Surabaya (FKPS) di Jalan Basuki Rahmat, tak jauh dari tempat pertemuan menteri perdagangan APEC yang dilaksanakan di Hotel JW Mariot, di Jalan Embong Malang, Surabaya. Namun aksi damai ini dibubarkan, ditangkap dan dirampas alat-alat aksinya oleh Poltabes Surabaya, dengan alasan tidak melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Alasan pihak kepolisian ini dianggap mengada-ada, alasan sesungguhnya dalah karena aksi tersebut menolak pertemuan APEC dan agenda liberalisasi perdagangan, demikian menurut Sandy selaku kordinator aksi.

“alasan kepolisian sangat tidak masuk akal, karena surat pemberitahuan sudah kami berikan kepada Poltabes Surabaya, kemarin, dan pada saat pembubaran aksi hari ini terang sekali pihak pemerintah melalui kepolisian untuk mencegah sikap kritis terhadap APEC, poster kami yang bertuliskan Menolak Pertemuan APEC dan Agenda Liberalisasi perdagangan adalah poster yang dirampas oleh mereka pada saat pembubaran, baru kemudian menyusul dengan penangkapan 4 kawan peserta aksi lainnya” ujar Sandy, yang juga merupakan anggota FMN Surabaya.

Peserta aksi yang ditangkap adalah Ferdy (FMN Surabaya), Fikri (FMN Surabaya), Muklis (FMN Surabaya) dan Harun (FKPS). Sampai siaran pers ini diterbitkan keempat peserta aksi masih ditahan di Poltabes Surabaya. Aksi damai ini dimulai pada pukul 13.30 WIB dan dibubarkan paksa sekitar pukul 14.00 saat barisan aksi bergerak maju 200 meter dari Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Embong Malang.

Terhadap tindakan fasis ini, Indonesian Peoples Alliance (IPA) menuntut kepada Poltabes Surabaya untuk segera melepaskan peserta aksi yang ditahan, karena aksi yang mereka lakukan adalah tindakan warga negara yang dijamin oleh konstitutusi negara, seperti yang tertuang dalan UUD 1945 dan aturan tentang penyampaian pendapat dimuka umum. Pembubaran dan penangkapan ini merupakan sikap yang memalukan bagi pemerintahan SBY-Budiono yang telah menjual “Indonesia yang demokratis” dalam rangka menarik investasi asing.

“Aksi pemerintah ini, harus menjadi catatan ditengah usahanya untuk menjadi tuan rumah dari pertemuan internasional yang akan digelar di pada bulan-bulan mendatang yaitu APEC Summit (Oktober) dan 9th WTO Ministerial Meeting (Desember)” ujar Ahmad SH, dari WALHI, yang juga merupakan Sekretariat Nasional IPA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s